MeteorNews ** PURWAKARTA | Pembangunan pusat data AI BDX di kawasan Jatiluhur untuk sementara dihentikan. Namun, persoalan perizinan proyek tersebut ternyata berada pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa dokumen AMDAL dan PBG yang diperlukan untuk pembangunan masih dalam proses.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kemudian meminta pengerjaan proyek dihentikan sementara sampai dokumen tersebut terpenuhi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat Adi Komar menjelaskan bahwa kewenangan penerbitan perizinan pembangunan berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta, sedangkan Pemprov Jawa Barat menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi.
“AMDAL dan PBG itu dikeluarkan izinnya oleh Kabupaten Purwakarta,” kata Adi.
Proyek tersebut menjadi perhatian karena memiliki skala cukup besar. Pusat data AI BDX dibangun di lahan sekitar 8.000 meter persegi dengan rencana kapasitas listrik hingga 640 MW.
Pemprov Jawa Barat meminta perusahaan menyelesaikan seluruh persyaratan, sementara pemerintah daerah juga diminta tidak memperlambat proses perizinan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.
Selain perizinan, pemerintah turut menyoroti dampak proyek terhadap lingkungan, termasuk persoalan kebisingan dan kebutuhan air.
Terlebih, kebutuhan air pada pengembangan berikutnya disebut dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari ketika pusat data beroperasi.
Meski demikian, pihak BDX, Jasa Tirta, dan PDAM Kabupaten Purwakarta menyatakan kebutuhan operasional pusat data tidak akan mengganggu suplai air untuk warga maupun pertanian.
Kini, pembangunan proyek tersebut menunggu proses perizinan dan kajian diselesaikan sebelum dapat dilanjutkan.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!