Meteor News** BREBES | Praktisi Koperasi asal Kabupaten Brebes, Ir. Masrukhi Bachro, menyampaikan kritik dan masukan konstruktif terkait perkembangan operasional Koperasi Digital Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (KDKMP). (9/6/2026).
Ia berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah strategis guna menyelamatkan program tersebut agar tidak menjadi beban bagi gerakan koperasi di Indonesia.
Masrukhi menyoroti adanya diskrepansi antara implementasi di lapangan dengan semangat awal yang disampaikan Presiden saat peluncuran KDKMP di Jawa Timur beberapa bulan lalu. Menurutnya, saat itu Presiden memberikan angin segar bagi pertumbuhan koperasi dengan menegaskan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh lembaga yang berbadan hukum koperasi.
Kekhawatiran Terhadap Pola Operasional
Namun, Masrukhi mencermati bahwa persiapan operasional KDKMP saat ini, seperti pembangunan gedung, pengadaan sarana pendukung yang mewah, serta pelibatan PT Agrinas dalam pengelolaan, dinilai kurang tepat dan berpotensi berbenturan dengan asas serta regulasi perkoperasian.
"Kami khawatir jika pola ini dibiarkan, justru akan menjadi bumerang bagi gerakan koperasi secara luas. Kegagalan dalam implementasi KDKMP berisiko menurunkan kepercayaan masyarakat, dan citra negatif tersebut akan melekat pada nama 'Koperasi'," ujar Masrukhi.
Usulan Efisiensi dan Perubahan Strategi
Sebagai solusi, Masrukhi mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kembali skema besar (grand design) program ini. Ia menilai tidak diperlukan permodalan super besar untuk membangun infrastruktur fisik yang mahal.
Sebaliknya, ia mengusulkan agar pemerintah lebih berfokus pada regulasi strategis. Pemerintah disarankan langsung menunjuk KDKMP sebagai pelaksana dalam bidang usaha yang menyentuh hajat rakyat, seperti distribusi pupuk, sektor pangan, gas, dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga sektor tambang.
"Pelaksanaan program KDKMP semestinya bisa dilakukan dengan lebih efisien dalam penggunaan uang negara. Cukup dengan keberpihakan regulasi pemerintah dalam menunjuk KDKMP sebagai pelaksana di bidang-bidang usaha strategis," tegasnya.
Ia meyakini, jika pemerintah konsisten dan berkomitmen penuh untuk membangun koperasi, maka visi Presiden Prabowo dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.Red
Editor: Casroni
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!