MeteorNews ** JAKARTA | Wacana penghapusan kenaikan kelas otomatis mulai tahun ajaran 2027 berpotensi membawa perubahan dalam cara sekolah mengevaluasi hasil belajar siswa.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pendidikan agar kenaikan kelas tidak lagi berlangsung secara otomatis.
Menurut Mu’ti, sekolah perlu memastikan bahwa siswa benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebelum melanjutkan pembelajaran ke tingkat berikutnya.
Ia menyoroti fenomena ‘RMS’ atau rajin malas sama saja, yang dinilai dapat mengurangi penghargaan terhadap kesungguhan siswa dalam belajar.Apabila wacana tersebut disetujui, guru dan sekolah akan memiliki peran penting dalam menjalankan evaluasi yang lebih kuat.
Penilaian harus mampu menggambarkan kemampuan siswa sekaligus mengidentifikasi mereka yang membutuhkan pendampingan tambahan.
Namun, perubahan tersebut bukan berarti sekolah cukup menentukan siswa naik atau tidak naik kelas berdasarkan satu hasil ujian. Mu’ti menekankan pentingnya proses pembelajaran, perkembangan kompetensi, dan intervensi bagi siswa yang mengalami kesulitan.
Pemerintah juga belum menetapkan kebijakan tersebut sebagai aturan final. Kajian akademik dan masukan dari para ahli masih diperlukan sebelum keputusan diambil.
Wacana ini menunjukkan bahwa pembahasan kenaikan kelas bukan hanya menyangkut siswa, melainkan juga kesiapan guru dan sekolah dalam menerapkan sistem evaluasi yang adil dan terukur.
Publik kini menunggu keputusan pemerintah mengenai kemungkinan penerapan kebijakan tersebut pada tahun ajaran 2027.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!