BREBES – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Kabupaten Brebes memberikan klarifikasi resmi terkait ramainya sorotan di media sosial mengenai proyek pembangunan jalan di kawasan Sangkal Putung. Proyek tersebut dipastikan telah sesuai prosedur dan berdiri di atas aset daerah.
Kepala Dinperwaskim Brebes, La Ode Vindar Aris Nugroho, AP., M.Si., menegaskan bahwa proyek perbaikan jalan di kawasan Sangkal Putung dibangun di atas aset resmi Kelurahan Brebes, bukan di atas tanah pribadi seperti yang diisukan oleh beberapa media daring dan platform media sosial.
"Proyek tersebut berdiri di atas aset resmi Kelurahan Brebes, bukan tanah pribadi," ujar La Ode Vindar dalam keterangan persnya, Senin (25/5/2026).
Klarifikasi ini sekaligus menjawab tudingan yang menyebut Dinperwaskim telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 untuk membangun jalan di atas lahan milik perseorangan.
Tanggapan Warga dan Sorotan Terhadap Akses Jalan Lain
Menanggapi polemik tersebut, Tangguh Bahari, salah seorang warga Brebes yang kerabatnya berdomisili di sekitar Sangkal Putung, menilai pembangunan di lokasi tersebut sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Menurutnya, jalan Sangkal Putung memang sudah lama menjadi akses umum yang dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
"Di media sosial memang ramai, tapi menurut saya jalan Sangkal Putung itu tidak jadi masalah karena sudah beberapa kali digarap oleh pihak pemborong (rekanan), bahkan sudah dibuatkan saluran air. Informasi yang saya dengar, tahun ini mungkin dianggarkan sekitar Rp 400 juta," kata Tangguh, Rabu (27/5/2026).
Namun demikian, Tangguh justru mempertanyakan urgensi pembangunan akses jalan lain, tepatnya jalan yang berada di samping Kantor Dinas Pariwisata (Dinpar) Brebes, yang bersebelahan dengan salah satu toko modern dan hotel/penginapan yang diketahui milik keluarga mantan Bupati Brebes.
Ia mempertanyakan asas manfaat dari pembangunan jalan di samping Kantor Dinpar tersebut, mengingat jalurnya yang mengarah ke utara dinilai belum memiliki urgensi publik yang jelas.
"Yang perlu dipertanyakan itu yang di samping Dinas Pariwisata, jalan tersebut dibangun untuk kepentingan siapa? Apakah ada kepentingan orang banyak di situ? Kalau jalan ke arah utara itu, adakah perumahan atau warga yang tinggal di sana?" pungkas Tangguh.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait mengenai pembangunan jalan di samping Kantor Dinas Pariwisata tersebut belum memberikan keterangan lebih lanjut.
Red
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!