Meteor News** BATAM | Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan dasar di Kota Batam kembali menjadi sorotan tajam. Komisi II DPRD Kota Batam melayangkan kritik keras hingga melabeli kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam dengan "rapor merah".
Hujatan kritik ini memuncak akibat absennya Kepala Dinas Kesehatan dalam agenda krusial evaluasi realisasi anggaran. Sikap tersebut dinilai legislatif sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi pengawasan lembaga perwakilan rakyat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Ruslan Sinaga, menjadi figur utama yang membongkar mandeknya komunikasi birokrasi ini. Ia mengecam buruknya koordinasi, rendahnya tanggung jawab pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta dugaan ketidakseriusan Dinkes dalam mengelola sektor pelayanan publik dan serapan APBD.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung dinamis ini digelar pada Jumat (22/5/2026) di Gedung DPRD Kota Batam, ruang formal yang menjadi wadah pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Alibi "Sakit" Tanpa Bukti Medis Jadi Sorotan
Kemarahan legislatif dipicu oleh rekam jejak Kepala Dinas Kesehatan yang dinilai kerap absen dalam forum-forum kemitraan strategis dengan dalih klasik: sakit. Ruslan Sinaga secara terbuka mempertanyakan validitas alasan tersebut karena tidak disertai bukti medis yang sah dari dokter atau rumah sakit. Kondisi ini mengindikasikan adanya upaya untuk menghindar dari proses evaluasi.
Imbas dari absennya pucuk pimpinan tersebut, pembahasan mengenai evaluasi Triwulan I APBD Tahun Anggaran 2026, realisasi program kesehatan, hingga carut-marut pelayanan rumah sakit menjadi pincang. Legislatif menilai ketidakseriusan manajemen puncak Dinkes berkorelasi langsung terhadap belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di lapangan.
Lemahnya Tanggung Jawab Publik di Sektor Vital
Saat dikonfirmasi oleh awak media usai rapat, Ruslan Sinaga tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas sikap abai yang ditunjukkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
"Selama saya menjadi anggota DPRD, Kadis Dinkes tidak pernah hadir. Alasannya selalu sakit. Kalau memang sakit, mana surat sakitnya?" tegas Ruslan.
Menurutnya, pembiaran terhadap sikap ini mencerminkan rapuhnya sistem kontrol internal pada OPD yang memegang anggaran vital. Sektor kesehatan merupakan pelayanan dasar masyarakat. Jika pimpinan instansinya enggan menghadapi fungsi pengawasan legislatif, maka kualitas pelayanan di puskesmas hingga rumah sakit daerah patut dipertanyakan.
"Bagaimana pelayanan rumah sakit ini bisa bagus kalau kepala dinasnya saja bersikap seperti ini," cecar Ruslan, merujuk pada dampak langsung kelalaian birokrasi terhadap hak-hak kesehatan warga Batam.
Dinas Kesehatan Batam Masih Bungkam
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Kesehatan Kota Batam belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh awak media guna mendapatkan klarifikasi terkait tudingan miring dan desakan evaluasi dari DPRD ini belum mendapatkan respons.
Sikap tertutup dari pihak kedinasan ini dinilai publik kian mempertegas pentingnya reformasi tata kelola dan evaluasi total di tubuh Dinas Kesehatan Kota Batam demi menjamin hak pelayanan masyarakat yang lebih baik.
Tim Redaksi
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!