Dugaan Praktik Manipulatif Rombel SMA Disorot, Hilal Minta Pengelola Transparan

MeteorNews ** INDRAMAYU | Dugaan praktik manipulatif dalam pengelolaan rombongan belajar (rombel) atau ruang belajar pada jenjang SMA di wilayah Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, menjadi sorotan. Data rombel yang diduga tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan dinilai berpotensi merugikan peserta didik sekaligus berdampak terhadap keberlangsungan sekolah swasta. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hilal Hilmawan, meminta pengelolaan data rombel dibuka secara transparan dan dilakukan verifikasi berdasarkan kondisi sebenarnya di setiap sekolah.Menurutnya, apabila jumlah rombel yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah peserta didik maupun kapasitas ruang belajar yang sebenarnya, persoalan tersebut harus segera diklarifikasi. Sebab, ketidaksesuaian data dapat berdampak pada pemerataan peserta didik antarsekolah.“Data rombel harus sesuai dengan realita di lapangan. Jangan sampai ada data yang berbeda dengan kondisi sebenarnya, karena yang dirugikan pada akhirnya bisa siswa dan sekolah yang lain,” tegas Hilal.Sekolah Swasta Ikut TerdampakPersoalan tersebut tidak hanya menyangkut sekolah negeri. Ketidakseimbangan distribusi peserta didik juga dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan SMA swasta di wilayah Bongas.Apabila sebagian sekolah menampung peserta didik melebihi kondisi yang semestinya, sementara sekolah swasta kekurangan peserta didik, maka pemerataan akses pendidikan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.Sekolah swasta yang kekurangan siswa dapat menghadapi berbagai konsekuensi, mulai dari kesulitan memenuhi kebutuhan operasional hingga keberlangsungan proses pembelajaran dan tenaga pendidik.Hilal meminta agar persoalan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap ekosistem pendidikan secara keseluruhan.“Sekolah swasta juga bagian dari sistem pendidikan. Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan siswa sementara di tempat lain terjadi penumpukan. Harus ada pemerataan dan aturan yang dijalankan secara adil,” ujarnya.Minta Data Rombel DiverifikasiHilal mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan verifikasi terhadap data rombel SMA di wilayah Bongas dengan membandingkan data administrasi dan kondisi faktual.Verifikasi setidaknya perlu mencakup jumlah peserta didik, jumlah rombel, kapasitas ruang belajar, jumlah ruang kelas yang digunakan serta kondisi kegiatan belajar mengajar.Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian, kata Hilal, harus diketahui penyebabnya dan dilakukan perbaikan terhadap data.“Buka datanya secara transparan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi rombel di sekolah-sekolah tersebut. Jangan sampai data administratif berbeda dengan kenyataan di lapangan,” tegasnya.Ia juga meminta agar proses penerimaan peserta didik dan pembagian rombel dilakukan secara objektif, transparan dan tidak merugikan sekolah lain.Jangan Sampai Siswa Menjadi KorbanPersoalan rombel pada akhirnya menyangkut hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang layak.Karena itu, Hilal meminta seluruh pihak mengutamakan kepentingan siswa dan pemerataan pendidikan, bukan kepentingan institusi tertentu.“Jangan sampai siswa menjadi korban akibat persoalan data atau pengelolaan rombel. Semua sekolah harus mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang dan siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak,” katanya.Dugaan praktik manipulatif rombel tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi resmi dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Informasi mengenai adanya ketidaksesuaian data perlu dibuktikan melalui pencocokan dokumen dengan kondisi faktual di lapangan. ( Inoy )